SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban Membuka Pendaftaran Calon Taruna-Taruni Baru, Gelombang II Tanpa Tes. Pendaftaran Dibuka 01 - 30 Juli 2020, SPP Gratis, Fasilitas Pendukung Belajar yang Lengkap, Terakreditasi A, Sertifikasi ISO 9001, dan Berpredikat Excelent School. Buruan Daftar...Kuota Terbatas
luhut dalam artikel smk pelayaran tuban

SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, beberapa fokus kinerja lingkungan kementeriannya pada 2020. Salah satunya yakni mengenai pembatasan kawasan atau teritorial laut.

Luhut mengatakan, sebagai negara maritim atau negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas, perlu ada batasan jelas untuk daerah perairan sehingga, tidak mudah diotak-atik oleh negara lain.

"Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting," tegas Luhut di ruang Sidang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Di samping itu, Luhut juga mengusahakan agar kepulauan yang ada di Indonesia juga sudah diverifikasi dan memiliki nama pada 2020.

"Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama," imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020,  Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar.

"Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut.

Menko Luhut Fokus Selesaikan Batas Wilayah Maritim pada 2020

luhut dalam artikel smk pelayaran tuban

SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, beberapa fokus kinerja lingkungan kementeriannya pada 2020. Salah satunya yakni mengenai pembatasan kawasan atau teritorial laut.

Luhut mengatakan, sebagai negara maritim atau negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas, perlu ada batasan jelas untuk daerah perairan sehingga, tidak mudah diotak-atik oleh negara lain.

"Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting," tegas Luhut di ruang Sidang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Di samping itu, Luhut juga mengusahakan agar kepulauan yang ada di Indonesia juga sudah diverifikasi dan memiliki nama pada 2020.

"Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama," imbuhnya.

Sebelumnya dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020,  Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran untuk di lingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar.

"Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut.

Tidak ada komentar

Terimakasih telah berkunjung di Website Resmi SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban